IDNEWSUPDATE.COM – Menjelang periode mudik Hari Raya Idulfitri 1447H, Garuda Indonesia Group yang meliputi Garuda Indonesia dan Citilink memberikan kabar gembira dengan menurunkan harga tiket pesawat untuk rute domestik. Langkah ini disambut positif pemerintah sebagai upaya strategis dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan penguatan ekosistem aviasi nasional.
Penyesuaian harga tiket pesawat kelas ekonomi untuk rute domestik telah diberlakukan oleh Garuda Indonesia melalui seluruh kanal penjualannya sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026. Periode penerbangan yang mendapatkan penyesuaian harga ini berlangsung antara 14 hingga 29 Maret 2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Citilink juga telah mengimplementasikan penyesuaian harga tiket kelas ekonomi mulai 11 Februari 2026. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan aksesibilitas layanan transportasi udara, sekaligus saling melengkapi dalam segmentasi pasar di bawah naungan Garuda Indonesia Group.
Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro, menyatakan apresiasi terhadap peran aktif pemerintah dalam menghadirkan kebijakan stimulus yang kuat. Kebijakan ini dianggap krusial dalam menyeimbangkan kepentingan publik dengan keberlanjutan industri penerbangan nasional.
Stimulus Kebijakan Lintas Sektor Dukung Kesiapan Lebaran
“Kami mendukung penuh langkah Pemerintah dalam menghadirkan kebijakan stimulus yang terkoordinasi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kebijakan ini menegaskan pentingnya konsolidasi kebijakan secara strategis untuk memperkuat peran maskapai nasional sebagai penyedia layanan publik, khususnya pada periode puncak Lebaran,” ujar Thomas dalam keterangannya pada Jumat, 13 Februari 2026.
Thomas menambahkan bahwa proyeksi pertumbuhan volume penumpang pada Lebaran 2026 menunjukkan tren positif. Hal ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi kapasitas dan jaringan penerbangan Garuda Group, dengan tetap mengedepankan standar keselamatan dan kualitas layanan.
Penyesuaian harga tiket untuk Lebaran 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 17-18 persen. Angka ini dicapai melalui kombinasi insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 100 persen, serta penyesuaian Passenger Service Charge (PSC) dan fuel surcharge.
“Ke depan, kami berharap kebijakan ini dapat menjadi fondasi berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem aviasi nasional. Kami percaya, sinergi antara Pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar sektor penerbangan memperkuat peran sentralnya sebagai penggerak konektivitas, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Thomas.
