IDNEWSUPDATE.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara resmi meminta calon jemaah untuk menunda perjalanan ibadah umrah ke Arab Saudi menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi untuk menjamin keselamatan dan keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak melaksanakan ibadah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan situasi keamanan yang tidak menentu di wilayah tersebut. Pemerintah memandang keselamatan jemaah sebagai prioritas utama di tengah gejolak yang terjadi.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” kata Dahnil Anzar di Jakarta.
Sementara itu, bagi puluhan ribu jemaah yang saat ini masih berada di Tanah Suci, pemerintah meminta agar mereka tetap tenang. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat ada 58.873 jemaah umrah asal Indonesia yang masih menjalankan ibadah di Arab Saudi.
Koordinasi Lintas Kementerian untuk Keamanan Jemaah
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, turut memberikan pesan kepada jemaah dan keluarga di Tanah Air. Ia meminta agar semua pihak tidak panik dan selalu berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk mendapatkan informasi terkini.
“Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” jelas Puji Raharjo.
Pemerintah, melalui Kemenhaj dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah, dan KBRI Riyadh. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap perkembangan situasi dapat ditindaklanjuti dengan cepat, termasuk menjamin fasilitas akomodasi dan penerbangan bagi para jemaah. Adapun untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan hingga kini belum ada dampak signifikan.
