JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memacu pembangunan sektor maritim dengan target ambisius. Di hadapan para pelaku ekonomi, ia menegaskan bahwa 1.000 Desa Nelayan Merah Putih harus sudah beroperasi pada akhir 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari peta jalan besar untuk membangun total 5.000 desa nelayan hingga 2029. “Tahun 2026 ini akan mencapai 1.000 desa. Kita ubah nasib nelayan yang selama ini tidak pernah disentuh pemerintah,” ujar Presiden Prabowo saat berpidato dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Melansir laporan Antara, pembangunan ini tidak hanya menyasar pemukiman, tetapi mencakup ekosistem industri kecil. Setiap desa akan dilengkapi dengan pabrik es, fasilitas ruang pendingin (cold storage), dermaga permanen, hingga bantuan kapal tangkap. Selama ini, banyak nelayan terpaksa menjual ikan dengan harga jatuh atau membiarkan hasil laut membusuk akibat ketiadaan sarana pengawetan. Jarak pandang kemiskinan di pesisir coba dipangkas lewat integrasi infrastruktur ini.
Presiden menekankan bahwa proyek tersebut bukan merupakan bantuan cuma-cuma atau *hand out*. Seluruh fasilitas akan dikelola melalui Koperasi Merah Putih. Nelayan diorganisasi untuk mengembalikan investasi pembangunan kepada bank dan pemerintah melalui skema cicilan jangka panjang selama 10 hingga 12 tahun.
“Ini bukan bagi-bagi uang. Semua diatur dalam koperasi. Mereka bayar kembali ke negara, tapi dengan bunga dan tenor yang adil, sama seperti pengusaha besar yang sering minta restrukturisasi,” tegas Prabowo sebagaimana dikutip dari Metro TV.
Data pemerintah memproyeksikan program ini akan memberdayakan sekitar dua juta nelayan secara langsung. Jika dihitung dengan anggota keluarga, terdapat delapan juta jiwa yang akan terdampak positif. Anggaran sebesar Rp22,5 triliun dikucurkan untuk memastikan mesin-mesis es dan gudang beku berdiri di titik-titik pesisir dari Sabang sampai Merauke.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini bergerak cepat melakukan validasi lahan. Fokus utama adalah memastikan status tanah clear and clean agar pembangunan fisik tidak terkendala sengketa. Pemerintah berharap, dalam satu tahun beroperasi, pendapatan nelayan dapat melonjak hingga 100 persen melalui akses pasar yang lebih luas dan efisiensi logistik.
