IDNEWSUPDATE.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur sekolah berlangsung. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa masa libur sekolah akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai aspek operasional yang selama ini berjalan. Fokus perbaikan tersebut mencakup peningkatan kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga penataan tata kelola internal lembaga.
Arum menegaskan bahwa penataan ini merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh atas kebijakan penajaman sasaran penerima manfaat yang sedang disusun pemerintah. Pihaknya berkomitmen memastikan bantuan gizi tepat sasaran, sehingga saat kegiatan sekolah kembali aktif, kondisi operasional di lapangan telah jauh lebih tertata.
Selain itu, BGN juga tengah mengevaluasi besaran insentif operasional bagi tiap dapur yang selama ini dipatok Rp6 juta per hari. Ke depan, insentif tersebut akan disesuaikan dengan volume penerima manfaat serta standar kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing unit dapur.
Audit Menyeluruh Kualitas Dapur
Arum mengungkapkan bahwa kualitas infrastruktur dapur menjadi perhatian utama karena sangat berpengaruh terhadap standar higienitas dan nutrisi makanan yang disajikan kepada peserta program. Pihaknya tidak menoleransi dapur yang tidak mengikuti alur masak yang sesuai standar kesehatan.
Terkait efisiensi anggaran, BGN mempertimbangkan pengurangan target penerima manfaat hingga 8 juta jiwa melalui skema refocusing. Fokus utama bantuan akan diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Mengenai kritik yang muncul dari berbagai pihak, Arum memastikan bahwa BGN tetap menjalankan mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Iya, setop (penyaluran MBG) untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” ujar Arum saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).
Ia menambahkan bahwa pemerintah terus menghitung berbagai skenario untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengesampingkan tujuan utama program. Evaluasi ini mencakup pembersihan data agar bantuan gizi benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap makanan sehat.
