IDNEWSUPDATE.COM – Ketimpangan ekonomi dinilai tidak hanya menjadi persoalan kesejahteraan, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Ketimpangan yang lebar membuat sebagian masyarakat lebih rentan terhadap politik transaksional dan membuka ruang semakin kuatnya pengaruh kelompok pemilik modal dalam proses politik.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, dalam sebuah forum yang membahas persoalan demokrasi dan ketimpangan sosial belum lama ini di Jakarta.
Zainal menyoroti sikap sebagian mahasiswa yang menurutnya mulai kehilangan kepedulian terhadap persoalan masyarakat kelompok bawah. Ia mengingatkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi seharusnya tidak membuat seseorang terputus dari realitas sosial di sekitarnya.
“Anda harus berani untuk mengatakan no. Saya sedikit khawatir dengan mahasiswa sekarang yang kelihatannya makin pragmatis,” kata Zainal.
Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan kemampuan generasi muda untuk bersikap kritis terhadap kekuasaan. Ia mempertanyakan sejauh mana mahasiswa berani menyatakan penolakan ketika melihat kebijakan atau praktik kekuasaan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik.
Zainal kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan kesenjangan kemampuan ekonomi masyarakat. Ia menggunakan ilustrasi biaya pendidikan dan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah untuk menggambarkan besarnya jarak antara kelompok masyarakat yang mampu mengakses pendidikan tinggi dengan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Ketimpangan tinggi inilah yang menggagalkan demokrasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketimpangan ekonomi dapat menciptakan kondisi ketika masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik yang menawarkan imbalan langsung. Dalam konteks pemilu, kondisi tersebut menurutnya dapat memperbesar ruang terjadinya politik uang.
“Kenapa oligarki mudah menguasai Indonesia? Karena terlalu timpang. Kenapa orang kaya mudah terpilih dalam proses kandidasi pemilu? Karena terlalu timpang,” kata Zainal.
Ia juga menyinggung besarnya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Menurut Zainal, ketimpangan tersebut perlu dilihat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
“50 orang terkaya di republik ini itu kekayaannya sama dengan 55 juta orang Indonesia,” katanya.
Zainal selanjutnya mempertanyakan sejauh mana kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia telah memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Ia merujuk pada prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Yang terjadi adalah apa? Dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran orang tertentu. Dan itu yang membuat oligarki mudah tumbuh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterkaitan antara bisnis sumber daya alam dan kekuasaan politik. Menurutnya, keterlibatan pengusaha dalam politik serta hubungan antara kepentingan ekonomi dan proses pengambilan kebijakan perlu menjadi perhatian serius dalam menjaga demokrasi.
Bagi Zainal, persoalan ketimpangan pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ia mendorong mahasiswa dan kelompok masyarakat yang memiliki akses pendidikan serta ekonomi lebih baik untuk tetap memiliki kepedulian terhadap kelompok yang kurang beruntung.
“Anda harus punya kemampuan dan kemauan untuk ikut serta dalam mengagregasi atau menghilangkan yang namanya ketimpangan ini,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa ukuran kemiskinan dapat menghasilkan gambaran berbeda bergantung pada pendekatan yang digunakan. Karena itu, menurut dia, persoalan ketimpangan tidak cukup dilihat hanya dari angka statistik, tetapi juga dari kemampuan nyata masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
Pesan tersebut menempatkan ketimpangan ekonomi sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan masa depan demokrasi Indonesia. Ketika kesenjangan semakin lebar, persoalan akses terhadap pendidikan, kesempatan ekonomi, hingga partisipasi politik berpotensi saling berkaitan dan menjadi tantangan bagi kualitas demokrasi.
