IDNEWSUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Bali secara resmi menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai selama tiga hari mulai 15 hingga 17 Oktober 2026. Langkah ini diambil guna mendukung kelancaran penyediaan serta distribusi bahan bakar minyak oleh PT Pertamina di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah Bali, Dewa Made Indra, menyatakan bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG yang dikeluarkan pada Rabu (14/10/2026). Aturan ini menyasar seluruh jajaran pimpinan instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, hingga satuan pendidikan.
Melalui kebijakan ini, instansi diminta untuk mengatur sistem kerja pegawainya agar dapat menjalankan tugas secara daring selama periode yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas kendaraan di jalan raya sehingga proses distribusi BBM dapat berjalan lebih optimal.
Meski demikian, Pemprov Bali menegaskan bahwa pelayanan publik yang bersifat esensial serta kedaruratan tetap harus beroperasi secara tatap muka. “Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas Pertamina, khususnya dalam memperlancar penyediaan dan distribusi BBM secara aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Sekda Bali di Denpasar, Rabu (14/10/2026).
Ketentuan Belajar Daring
Selain mengatur sistem kerja di perkantoran, pemerintah juga mewajibkan seluruh satuan pendidikan di Bali untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Aturan ini berlaku menyeluruh mulai dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Pihak pemerintah daerah memastikan bahwa meski sistem kerja dan belajar diubah menjadi daring, produktivitas serta tanggung jawab aparatur sipil negara maupun tenaga pendidik tetap menjadi prioritas utama. Seluruh pimpinan instansi diimbau untuk terus memantau capaian target kinerja serta kelancaran administrasi selama masa penyesuaian berlangsung.
