IDNEWSUPDATE.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan kepastian mengenai kondisi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional di tengah kabar penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Pemerintah menyatakan bahwa ketersediaan BBM di dalam negeri saat ini berada pada level aman dengan ketahanan stok untuk lebih dari 20 hari ke depan.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah secara aktif mengantisipasi dampak dari situasi geopolitik tersebut, terutama karena posisi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak. “Karena ini kita antisipasi tentang pasokan minyak dunia, karena bagaimanapun kita masih melakukan impor 1 juta barel per day,” ungkap Bahlil.
Sebagai langkah responsif, Bahlil menyatakan akan segera melaporkan perkembangan situasi ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga telah menjadwalkan pertemuan khusus untuk membahas langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.
Rapat koordinasi tersebut akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Dewan Energi Nasional. “Nanti besok Insyaallah saya rapat di ESDM, kami akan rapat dengan Dewan Energi Nasional,” jelasnya saat ditemui di Istana Negara.
Ancaman Lonjakan Harga Minyak dan Beban Fiskal
Meskipun stok BBM dipastikan aman, Bahlil mengakui adanya potensi tekanan pada harga minyak dunia yang dapat memengaruhi nilai subsidi energi. “Sampai hari ini gak ada masalah, tapi kan harga dunia akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik terus memanas di timur tengah,” tuturnya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, memproyeksikan harga minyak mentah global berpotensi menembus level US$100 hingga US$120 per barel. Gangguan pada jalur vital tersebut dapat memengaruhi distribusi energi secara signifikan. “Selat Hormuz yang terganggu akan mempengaruhi 20% pasokan minyak dunia,” ujar Bhima.
Menurutnya, eskalasi konflik di Timur Tengah akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel dari asumsi dapat menambah beban belanja hingga Rp10,3 triliun. Situasi ini menciptakan tekanan ganda yang tidak hanya membebani subsidi energi, tetapi juga berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah.
Sumber : CNBC Indonesia
