IDNEWSUPDATE.COM– Sebanyak 65,8 persen garis pantai utara Pulau Jawa dilaporkan mengalami erosi. Fenomena ini disebabkan oleh pembangunan permukiman dan pusat ekonomi yang masif akibat tingginya tekanan demografi, yang berujung pada eksploitasi sumber daya laut.
Menurut Tubagus Solihuddin, peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kondisi ini sangat mengkhawatirkan. “Jadi, 84 persen Pantai Utara Jawa itu tersusun oleh endapan pluvial dan endapan delta. Secara geologi endapan yang menyusun Pantai Utara Jawa itu masih unconsolidated. Masih belum terkompaksi dengan kuat sehingga sangat mudah mengalami erosi dan pemampatan,” jelasnya.
Analisis perubahan garis pantai menggunakan Citra Satelit Sentinel periode 2000-2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Laju erosi mendominasi sebesar 65,8 persen, sementara akresi atau penambahan daratan hanya mencapai 34,2 persen.
Lebih lanjut, Tubagus menyoroti erosi yang masif terjadi di lingkungan delta, yang secara alami seharusnya menjadi area sedimentasi. “Secara morfologi, Pantai Utara Jawa itu didominasi oleh pantai berelief rendah atau pantai dataran rendah dengan elevasi ketinggian kurang dari 10 meter. Dan itu menempati 83 persen dari panjang seluruh Pantai Utara Jawa,” ungkapnya.
Dampak Aktivitas Antropogenik pada Garis Pantai
Kondisi garis pantai yang rentan terhadap erosi ini sangat berkaitan erat dengan modifikasi aktivitas di daerah hulu. Kanalisasi, pembelokan arah sungai, dan pembangunan bendungan menjadi faktor utama yang memutus suplai sedimen ke wilayah muara pesisir.
Dampak buruk dari modifikasi antropogenik ini terlihat jelas di berbagai lokasi. Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi telah hilang akibat erosi yang dipicu oleh pembelokan aliran Sungai Ciujung Baru. Di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, air laut telah merangsek masuk sejauh empat kilometer, menenggelamkan infrastruktur publik secara permanen dan merendam lebih dari 1.000 hektare tambak warga.
Fenomena serupa juga tercatat di Legonkulon, Subang, di mana intrusi air laut sejauh dua kilometer merendam 700 hektare tambak. Abrasi juga mengikis jalan desa sepanjang 500 meter hingga satu kilometer di Krangkeng, Indramayu.
Khusus di wilayah Demak, yang pada abad ke-15 hingga ke-16 merupakan perairan Selat Muria dan kemudian menjadi daratan melalui sedimentasi, kini air laut kembali masuk sejauh lima hingga enam kilometer. Hal ini menelan area persawahan dan permukiman warga. Situasi ini diperparah dengan kenaikan muka air laut (Sea Level Rise/SLR) dan penurunan muka tanah (Land Subsidence).
Pemodelan data altimetri periode 1993-2025 menunjukkan tren kenaikan muka air laut di Pantura mencapai rata-rata 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun, mengakibatkan akumulasi kenaikan hingga 15,5 sentimeter dalam 32 tahun.
“Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tadi disampaikan tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, banjir, tapi juga kenaikan muka air laut dan amblesan tanah. Dan itu bukan isu lokal, itu isu nasional. Mengingat Pantura Jawa sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” tegas Tubagus.
Menghadapi kompleksitas krisis ini, Tubagus menekankan pentingnya transisi menuju pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan, karena tidak ada solusi tunggal yang bisa diterapkan di seluruh kawasan Pantura. Arah kebijakan penanganan pesisir ke depan harus mutlak dilandaskan pada riset saintifik, data yang kredibel, serta mengedepankan keseimbangan ekosistem.
Sumber : Antara
